🦍 Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan You are not right. Let's discuss it.

halo sobat, Cari kampus terbaikmu bersama Kampus Pintar Nama Daftar Kampus Terpopuler Featured Sekolah Tinggi Agama Islam AbdulÂ Kabier Akreditasi B 1 Program Studi Status Swasta Kota Serang, Banten Featured Universitas Kristen Maranatha Akreditasi B 0 Program Studi Status Swasta Kota Bandung, Jawa Barat Featured Universitas Pelita Harapan UPH Akreditasi B 34 Program Studi Status Swasta Kota Tangerang, Banten Featured Institut Pertanian Bogor IPB Akreditasi A 57 Program Studi Status Negeri Kota Bogor, Jawa Barat Featured Universitas Indonesia UI Akreditasi Unggul 94 Program Studi Status Negeri Kota Depok, Jawa Barat Featured Universitas Gadjah Mada UGM Akreditasi Unggul 96 Program Studi Status Negeri Kabupaten Sleman, D I Yogyakarta Featured Universitas Airlangga UNAIR Akreditasi Unggul 75 Program Studi Status Negeri Kota Surabaya, Jawa Timur Featured Institut Teknologi Bandung ITB Akreditasi Unggul 50 Program Studi Status Negeri Kota Bandung, Jawa Barat Featured Institut Teknologi Sepuluh Nopember ITS Akreditasi A 39 Program Studi Status Negeri Kota Surabaya, Jawa Timur Featured Universitas Hasanuddin UNHAS Akreditasi Unggul 77 Program Studi Status Negeri Kota Makassar, Sulawesi Selatan Featured Universitas Brawijaya UB Akreditasi Unggul 88 Program Studi Status Negeri Kota Malang, Jawa Timur Featured Universitas Diponegoro UNDIP Akreditasi Unggul 75 Program Studi Status Negeri Kota Semarang, Jawa Tengah Featured Universitas Padjadjaran UNPAD Akreditasi A 68 Program Studi Status Negeri Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Featured Universitas Sebelas Maret UNS Akreditasi A 90 Program Studi Status Negeri Kota Surakarta, Jawa Tengah Featured Universitas Negeri Yogyakarta UNY Akreditasi Unggul 67 Program Studi Status Negeri Kabupaten Sleman, D I Yogyakarta Featured Universitas Andalas UNAND Akreditasi A 59 Program Studi Status Negeri Kota Padang, Sumatera Barat Featured Universitas Sumatera Utara USU Akreditasi A 64 Program Studi Status Negeri Kota Medan, Sumatera Utara Featured Universitas Pendidikan Indonesia UPI Akreditasi Unggul 97 Program Studi Status Negeri Kota Bandung, Jawa Barat Featured Universitas Negeri Malang UM Akreditasi Unggul 66 Program Studi Status Negeri Kota Malang, Jawa Timur Featured Universitas Negeri Semarang UNNES Akreditasi A 75 Program Studi Status Negeri Kota Semarang, Jawa Tengah Hasil pencarian untuk "" Whoops! Hasil pencarian tidak ditemukan, silahkan cari menggunakankeyword lainnya ya, Sobat Pintar Daftar Kampus Terpopuler yang mungkin menarik perhatianmu! Featured Universitas Pelita Harapan UPH Akreditasi B 34 Program Studi Status PTS Kota Tangerang, Banten Featured Universitas Widyatama Akreditasi Baik Sekali 8 Program Studi Status PTS Kota Bandung, Jawa Barat Featured Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Uyelindo Kupang Akreditasi B 2 Program Studi Status PTS Kota Kupang, NTT 20 Entries Per Halaman 5 Entri per Halaman 10 Entri per Halaman 20 Entri per Halaman 30 Entri per Halaman 50 Entri per Halaman 75 Entri per Halaman Menampilkan 1 - 20 hasil 20 Halaman Sebelumnya Halaman1 Halaman berikutnya

7memiliki tenaga ahli Diploma III di bidang ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan, nautika (minimal ANT III) dan/atau teknika (minimal ATT III) pelayaran niaga yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Manajemen Transportasi Laut DALAM Ttg PELAYARAN PELAYARAN ADALAH SATU KESATUAN SISTEM YANG TERDIRI ATAS ANGKUTAN DI PERAIRAN, KEPELABUHANAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN, SERTAPERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM ANGKUTAN DI PERAIRAN ADALAH KEGIATAN MENGANGKUT DAN/ATAU MEMINDAHKAN PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL KEPELABUHANAN ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN FUNGSI PELABUHAN UNTUK MENUNJANG KELANCARAN, KEAMANAN,DAN KETERTIBAN ARUS LALU LINTAS KAPAL DAN/ATAU BARANG, KESELAMATAN DAN KEAMANAN BERLAYAR, TEMPAT PERPINDAHAN INTRA DANATAU ANTARMODA SERTA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN TATA RUANG WILAYAH KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN ADALAH SUATU KEADAAN TERPENUHINYA PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN YANG MENYANGKUT ANGKUTAN PERAIRAN, KEPELABUHANAN DAN LINGKUNGAN MARITIM WAYS DITATA SECARA TERPADU INTRA DAN MODA TRANSPORTASIMENDORONG DAN MENUNJANG SEKTOR PEMBANGUNAN DITATA DALAM JARINGAN PELAYANAN UTAMA, DAN PENGUMPANAN. DITETAPKAN PERSYARATAN PEMBANGUNAN, PENGOPRASIAN DAN PEMELIHARAAN UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN. DELENGKAPI DENGAN SARANA UNTUK KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN DALAM BERLALULINTAS DITETAPKAN PENANGGUNG JAWAB PEMBINAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPRASIAN SERTA PEMELIHARAAN. IATUR TARIF UNTUK SETIAP PENGGUNAANNYA. DIATUR SANKSI PIDANA UNTUK SETIAP PELANGGARAN/TINDAK PIDANA VEHICLES DI TETAPKAN PERSAYARATAN TEKNIS UNTUK KELAIKANNYA. DIATUR KETENTUAN PENGUJIAN GUAN PEMENUHAN PERSYARATAN LAIK OPERASI. DIATUR KEWAJIBAN UNTUK MENDAFTARKAN/MEMPEROLEH TANDA KEBANGSAAN. DITETAPKAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG/KEBISINGAN DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN. DITETAPKAN PERSYARATAN KESELAMATAN SELAMA PENGOPRASIAN. DITETAPKAN TATA CARA PENGOPRASIAN SERTA PEMELIHARAAN. DILAKUKAN PENGUJIAN SECARA BERKALA UNTUK TETAP MENJAMIN KELAIKAN. DIATUR PERIZINAN, PENGUSAHAAN DAN TARIF ANGKUTAN ORANG DAN BARANG, SERTA TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DAN ASURANSI DILAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG. DITETAPKAN LARANGAN DAN SANKSI PIDANA. KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN MELIPUTI KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN DI PERAIRAN,KESELAMATAN DAN KEAMANAN nANGKUTAN DI PELABUHAN, ERTA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM.

PROGRAMSTUDI : KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN (KALK) A. Visi Dan Misi - Visi Menjadi Jurusan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang ahli ahli dibidang Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK)yang unggul dan bertaraf internasional, berdaya saing tinggi, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

ANGKUTAN LAUT A. PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENGANGKUTAN LAUT 1. Landasan Teori Yuridik Pihak lain yang tidak dapat lari dari tanggung jawab hukum adalah mereka yang menerima Transmission of Rights, baik dengan cara membeli maupun menyewa kedua alat angkut yang tertimpa malapetaka itu. Tidak dikecualikan di antara keduanya adalah pihak pemerintah dan badan kementerian negara atau pihak berwenang lainnya yang terlibat dalam hal perizinan atas pembelian, sewa, atau Leasing atau Subleasing, maupun pengelolaan kedua alat angkut tersebut. ADA banyak negara dengan sistem Anglo-Saxon, misalnya Inggris, AS, Malaysia, dan Australia, mengenal sebuah doktrin yang ditemukan dan dirumuskan agak terlambat oleh para perumusnya. Doktrin itu bernama Captain of The Ship Doctrine Doktrin Nakhoda. Dilihat dari namanya, doktrin tersebut diambil dari dunia pelayaran yang waktu itu memang didominasi oleh para pelaut Inggris. Menurut "Doktrin Nakhoda" itu, seorang kapten atau nakhoda kapal bertanggung jawab secara yuridis atas semua kejadian selama memimpin suatu pelayaran. Sebab, di tangan nakhodalah segala sesuatu -termasuk informasi mengenai navigasi, bahkan cuaca sebelum dan selama pelayaran berada. Nakhoda jugalah yang paling mengetahui kondisi kapal yang dikemudikannya, layak atau tidak untuk mengarungi lautan dan samudera yang bukan saja penuh keindahan dan keuntungan yang bakal diraih, melainkan juga tantangan dan marabahaya yang setiap kali mengancam kapal dan seluruh isinya, terutama keselamatan jiwa dan harta benda mereka yang menggunakan kapal tersebut. Sebetulnya "Doktrin Nakhoda" adalah secuil dari satu sistem yang berisi kaidah kontraktual yang sudah lama ada, jauh sebelum kegiatan dunia perdagangan di laut didominasi oleh para pelaut pedagang Inggris, dan yang akhirnya menebar pengaruh sistem hukum Anglo-Saxon itu. Di Indonesia, dalam bidang ketatanegaraan, kaidah kontraktual itu ditulis di dalan naskah asli undang-undang dasar negara. Dengan Artistic Approach atau Hukum Sebagai Seni, mudah ditemukan spirit dari hubungan kontraktual yang esensinya persis sama mendikte pencantuman Captain of The Ship Doctrine itu ke dalam bagian Penjelasan UUD 1945. Di dalam Bagian IV Penjelasan UUD 1945 yang mengatur sistem pemerintahan negara ditegaskan, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Harus diakui, belakangan kaidah kontraktual yang demikian itu mendapat kecaman atau kritik yang keras dari para pemikir politik yang mengagumi teori pemerintahan demokratis. Bagi para pengagum berat gerakan Demokratisasi, "Doktrin Nakhoda" dipandang sebagai sebuah doktrin yang mendorong Otoritarianisme. Namun, esensinya hanyalah merupakan suatu kaidah hukum yang cukup penting dan tidak dapat ditinggalkan, apabila persoalan pertanggungjawaban hendak ditentukan akan diberikan kepada siapa dan dari siapa. Dalam kaitan dengan berbagai kecelakaan, barangkali Perspektif Kontraktual yang terkandung di dalam Captain of The Ship Doctrine itu perlu dikritisi dalam rangka mencari jawaban atas problema yang telah & mungkin akan terjadi sebagai Kerangka Teori Berpikir Yuridik dalam hukum pengangkutan pada umumnya, spesifikasinya pengangkutan laut. Apabila rujukan utama pertanggungjawaban itu Captain of The Ship Doctrine, hanya ada satu pihak yang harus memikul semua pertanggungjawaban, termasuk beban pembuktian dan ganti rugi. Pihak yang diminta pertanggungjawabannya itu adalah nakhoda atau kapten. Hal itu sudah tentu akan dipandang sangat tidak masuk akal unreasonable dan jauh dari keadilan fairness. 3. Penentuan Pihak Ketiga Dalam Perspektif Kontraktual, hukum yang sudah barang tentu jauh lebih tinggi kedudukannya dari sekadar sebuah doktrin Supremacy of Law, mengisyaratkan perlu adanya subjek atau pihak yang terlibat di dalam suatu hubungan. Dalam kontrak pengangkutan, para pihak yang terlibat di dalam hubungan hukum itu adalah pihak yang berjanji mengangkut/pengangkut dan pihak yang diangkut atau pihak yang menggunakan jasa pengangkutan. Pihak ketiga pertama adalah pihak yang mendelegasikan pertanggungjawaban kepada nakhoda/kapten menurut hukum. Oleh karena itu harus turut bertanggung jawab. Pihak ketiga lainnya yang diburu dan dituntut serta didikte oleh hukum agar tidak melepaskan tanggung jawab dalam kecelakaan, tidaklah sukar ditentukan. Pihak ketiga tersebut bisa saja pembuat kapal. Di balik pihak ketiga tersebut, ada Issue Product Liability. Sifat dari pertanggungjawaban itu adalah mutlak absolut, tidak bisa dieksonerasikan. Pihak ketiga berikutnya yang tidak dapat lari dari tanggung jawab hukum adalah mereka yang menerima Transmission of Rights, baik dengan cara membeli maupun menyewa alat angkut yang tertimpa malapetaka tersebut. Tidak dikecualikan di antara keduanya adalah pihak pemerintah dan badan kementerian negara atau pihak berwenang lainnya yang terlibat dalam hal perizinan atas pembelian, sewa, atau Leasing atau Subleasing, maupun pengelolaan alat angkut tersebut. Selain badan-badan negara yang berwenang dalam hal perizinan, ada juga negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan pelayaran, penerbangan, navigasi, dan prakiraan cuaca dalam bisnis pengangkutan tersebut. Dalam Perspektif Kontraktual, badan-badan itu tidak dapat lari begitu saja dari tanggung jawab yuridis yang berada di dalam genggaman atau penguasaan/otoritas atau kewenangan mereka. Tidak dikecualikan dalam pengertian pihak ketiga, menurut hukum, adalah pihak perusahaan asuransi yang menerima peralihan risiko, baik atas harta benda maupun jiwa yang dipertanggungkan oleh pihak pengangkut dan yang menggunakan jasa angkutan dengan cara membayar premi asuransi yang biasanya telah disatupadukan dalam karcis penumpang yang dibeli. B. KLAIM KARGO, SATU ASPEK HUKUM DALAM PENGANGKUTAN LAUT Transportasi laut sebagai salah satu pilar utama untuk pengangkutan perdagangan nasional maupun internasional yang menghubungkan Daerah atau Negara Eksportir dan Daerah dan atau Negara Importir masih merupakan pilihan utama sampai sekarang ini diakrenakan pengangkutan melalui laut relative lebih murah dengan kapasitas volume pengangkutan yang besar. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan laut pada prinsipnya adalah Shipper dan atau Eksportir sebagai Pengirim Barang, Shipping Line sebagai Pengangkut, Consignee dan atau Importir sebagai Penerima Barang disamping adanya Trucking, Container Freight Station/Warehousing & Pelabuhan Port Authority. Salah satu persengketaan yang sering timbul di dalam pengangkutan laut adalah adanya kerusakan barang yang menimbulkan hak tuntutan ganti rugi dari pemilik barang kepada pengangkut. Timbulnya claim-claim dari pemilik barang berupa kerusakan barang menjadi bagian yang tak kalah penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan untuk dapat menentukan pihak mana yang benar-benar bertanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi atas kerusakan barang tersebut. 1. Menentukan Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk dapat menetukan pihak mana yang bertanggung jawab maka harus dilihat Proses Operasional dari barang Eksportir sejak dari gudangnya/gudang CFS Container Freight Station - Konsolidasi sampai dengan gudang Importir/gudang CFS – Dekonsolidasi. Secara garis besar proses operasionalnya adalah Pertama, Eksportir akan memuat Stuffing kargonya kedalam Kontainer di gudangnya/gudang CFS, pihak yang terlibat disini adalah Eksportir atau Warehousing. Kedua, kargo dibawa dengan truk ke Container Yard pelabuhan muat Port of Loading, pihak yang terlibat adalah Perusahaan Trucking & Pelabuhan Muat. Ketiga, kargo dimuat ke atas kapal & dibongkar di Container Yard Pelabuhan Bongkar Port of Dischange, yang terlibat adalah Perusahaan Pelayaran Shiping Line & Pihak pelabuhan Bongkar. Keempat, kargo dibawa ke gudang dengan truk menuju ke gudang Importir/Gudang CFS, pihak yang terlibat adalah Perusahaan Perusahaan Trucking dan Importir/Warehousing. Untuk melaksanakan pengangkutan tersebut maka pihak Eksportir & Importir biasanya akan mensubkontrakkan ke satu pihak yaitu Freight Forwarder & Freight Forwarder akan mensubkontrakkan ke pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan seperti disebut dalam tahap pertam sampai dengan tahap keempat. Melihat dari proses tersebut maka potensi terjadinya kerusakan kargo ada pada setiap tahap tersebut & pihak-pihak yang terlibat tersebut adalah pihak yang berpotensi untuk bertanggung jawab. Oleh karenanya untuk dapat menetukan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan barang maka secara tekhnis operasonal dalam setiap proses peralihan dari satu pihak ke pihak lainnya misal dari pihak Trucking ke pihak Pelabuhan Muat akan diterbitkan dokumen yang melindungi proses peralihan tersebut apakah kargo diterima dari pihak Trucking ke pihak Pelabuhan Muat dalam kondisi baik Sound Condition atau ada kerusakan. Jika dalam keadaan baik maka tanggung jawab beralih ke pihak pelabuhan muat atau apabila kargo dalam kondisi ada kerusakan maka ada dokumen yang menyatakan bahwa kargo dalam kondisi rusak dalam penguasaan pihak Trucking sehingga pihak Pelabuhan Muat tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat dalam proses peralihan kargo harus berhati-hati dengan mengadakan pengecekan yaitu dalam kondisi apakah kargo sebelum ada didalam penguasaanya. Karena jika dalam proses peralihan tersebut kondisi kargo dalam keadaan ada kerusakan atau rusak tetapi dinyatakan dalam keadaan baik maka resiko & tanggung jawab akan beralih pada pihak-pihak berikutnya. Pada prakteknya tuntutan ganti atau klaim kargo akan diajukan kepada pihak yang terakhir menguasai kargo tersebut atau dengan melihat karakeristik kerusakannya misal apabila ada kerusakan basah Wet Damage kepada pihak pelayaran. 2. Pengajuan Klaim & Problematik Pembuktian Shipper dan atau Eksportir atau Consignee dan atau Importir pada umunya akan mengasuransikan kargonya, sehingga apabila terjadi kerusakan sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam polis maka asuransi akan memberikan ganti kerugian dan berdasarkan Subrogation Letter, maka pihak Shipper/Consignee's Insurance akan mengajukan tuntutan ganti rugi ke pihak yang berdasarkan pembuktiannya dianggap bertanggung jawab. Di dalam prakteknya perusahaan asuransi akan menguasakan kepada Recovery Agent. Yang menjadi persoalan adalah bahwa pihak yang dituntut, dalam hal ini akan diambil contoh missal Shipping Line dengan asumsi bahwa tanggung jawabnya adalah Tacke to Takle merasa bahwa ketika barang dalam penguasaanya tidak terjadi peristiwa atau incident yang menimbulkan kerusakan pada barang. Berdasarkan hal tersebut maka Shipping Line sebagai Carrier tentu akan membuktikan bahwa ketika kargo di atas kapal tidak terjadi peristiwa apapun yang mengakibatkan kerusakan dan atau kerugian Loss & Damage. Sebab di dalam prakteknya apabila terjadi suatu peristiwa di atas kapal termasuk jika berakibat pada rusaknya barang misal kapal bocor sehingga kargo basah, atau terkena topan sehingga kargo tercebur ke laut Loss Over Board maka Nahkoda Kapal Master of Vessel akan menerbitkan Master Statemant yang menyatakan adanya peristiwa tertentu, waktu, tempat & akibatnya. Seperti disebutkan bahwa setiap peralihan dari satu pihak ke pihak lain ada dokumen yang melindunginya & apabila dikaitkan dengan kasus tuntutan ganti rugi ke Pelayaran Shipping Line diatas maka apabila kargo pada saat diterima oleh Shipping Line dianggap Sound Condition maka pihak pelayaran sebagai Carrier akan menerbitkan Clean Bill of Lading. Hal tersebut dianggap oleh pihak yang mengajukan klaim bahwa Carrier menerima kargo dalam kondisi baik tanpa pengecualian & apabila pada saat dibongkar ada kerusakan maka kerusakan itu dianggap terjadi pada saat kargo ada dalam penguasaan Pelayaran Shipping Line sebagai Carrier In Carrier Care & Custody. Tentu terhadap hal ini pelayaran sebagai Carrier akan mengacu pada klausul-klausul yang terdapat di dalam Bill of Lading yaitu dengan kemungkinan bahwa Carrier menganggap bahwa kargo sebelum dimuat di atas kapal dalam kondisi Latent Defect cacat tersembunyi yang tidak dapat diketahui oleh Carrier dan atau agennya dengan pengamatan yang sewajarnya Due Diligence, atau Carrier menganggap bahwa Shipper lalai menyediakan kargo yang layak untuk diangkut Sea Worthy. Hal tersebut menjadi satu contoh yang pada umunya dimana para pihak di dalam proses pengangkutan akan selalu merasa bahwa pihanya tidak bersalah terhadap kerusakan dan atau kerugian terhadap kargo ketika di dalam penguasaannya. Hal ini terjadi dikarenakan kekurangcermatan & kehati-hatian proses pengecekan pada proses peralihan kargo dari satu pihak ke pihak lain untuk menentukan kondisi kargo dalam keadaan baik atau ada kerusakan sebelum beralih ke pihak berikutnya. Untuk memperbaiki keadaan tersebut maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah Pertama, meningkatkan kecermatan & kehati-hatian pengecekan kargo di dalam proses peralihan dari satu pihak ke pihak lainnya sehingga apabila ada kerusakan bisa segera diketahui & ditentukan pihak yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Kedua, memperjelas hukum perjanjian yang disepakati oleh pihak pemilik barang dengan pengangkut yang berkaitan dengan klausul pengajuan klaim dan tuntutan ganti rugi yang memperjelas jenis-jenis kerusakan seperti apa yang bisa dituntut & dipertanggungjawabkan oleh pemilik barang kepada pengangkut. ^{TamaSamudera Lines" yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Dalam usaha menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1.} Jakarta Dengan usia 100 tahun, pendidikan pelayaran Makassar yang saat ini bernama Pelayaran Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar telah berkontribusi melahirkan sumber daya manusia SDM pelaut yang andal sehingga dapat memajukan bidang transportasi laut dan logistik di Tanah Air. Bertemu PIP, Ketua DPD RI Tegaskan Saat Ini Momentum Untuk Sistem Bernegara Intip Cara Cek Penerima PIP 2023 di Cara Cek PIP 2023 Mudah dan Cepat, Lengkap dengan Cara Daftarnya Sebuah rangkaian perayaan Satu Abad PIP Makassar yang sederhana namum hikmat dan penuh dengan makna digelar pada Rabu, 13 Oktober 2021, ini sekaligus dengan Dies Natalies 100 Tahun PIP Makassar. Dalam sambutannya Sekertaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mengucapan selamat kepada PIP Makassar yang telah melaksanakan pendidikan pelaut di Indonesia yang saat ini merupakan revitalisasi Satu Abad Pendidikan Pelayaran di Indonesia. "Sejarah mencatat bahwa pelaut Indonesia adalah pelaut tangguh yang telah mencapai berbagai belahan dunia. Mulai dari sejarah Majapahit, Sriwijaya, hingga Samudra Pasai adalah bukti jika pelaut Indonesia adalah pelaut yang luar biasa. Karena para Taruna dan Taruni yang ada di Perguruan Tinggi Kemenhub harus bisa mempertahankan hal tersebut," kata Djoko, Kamis 14/10/2021 Untuk itu, tambahnya, dalam rangka memperingati 100 Tahun PIP Makassar, ini menjadi satu tonggak sejarah untuk membangkitkan jayaan Indonesia, khususnya sebagai Poros Maritin dunia. Sedangkan dalam diskusi yang dilaksanakan secara virtual, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan BPSDMP, Capt. A. Arif Priadi, menyampaikan bahwa PIP Makassar sebagai perguruan tinggi pelayaran tertua telah memiliki sejarah panjang dan berkontribusi luar biasa dalam membangun pelayaran Indonesia. "Kita ketahui bersama bahwa sektor transportasi laut dan sektor logistik di Tanah Air tidak bisa dipisahkan dengan pemenuhan SDM transportasi yang selama ini menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan Kemenhub melalui BPSDMP. Salah satunya adalah yang selama ini telah dilahirkan oleh PIP Makassar," katanya. Capt Arif juga mengatakan berdasarkan data yang ada pada tahun 2020 lalu PIP Makassar telah melahirkan sekitar perwira pelayar dari tiga program studi yaitu Nautika, Tehnika, Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan KALK serta diklat norformal penjenjangan dan sertifikat pelaut yang telah dikeluarkan sekitar 58 ribu untuk pengawakan pelaut. Dan ini akan terus ditingkatkan sesuai arah dari Presiden bapak Joko Widodo untuk meningkatkan SDM yang unggul. "Tidak hanya itu, kami juga akan berupaya memenuhi standar nasional sehingga SDM oleh pendidikan tinggi di BPSDMP, khususnya matra laut yang dihasilkan dapat terserap secara maksimal oleh industri untuk jenis pekerjaan seperti Mualim, Juru Motor dan ABK. Selain itu, itu sarana dan prasarana pendukung juga akan terus ditingkatkan termasuk di dalamnya Diklat, tenaga pengajar, kurikulum dan juga tidak kalah pentingnya adalah sertifikasi," kata Capt Arif. * Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang ditemukan kemasan plastik tak terurai meski sudah 19 tahun di lautan. DokumenKepelabuhanan dan Dokumen Pengangkutan ( Port Clearance ) 3 SKS Perdagangan Ekspor-Impor 2 SKS Penyelenggaraan Usaha Pelabuhan 2 SKS Teknologi Informasi 2 SKS Biaya kuliah Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (PIP Makassar), UKT berkisar Rp. 100.000 - Rp. 100.000. uU2S0S.

6wspjxnzoj.pages.dev/449

6wspjxnzoj.pages.dev/431

6wspjxnzoj.pages.dev/494

6wspjxnzoj.pages.dev/52

6wspjxnzoj.pages.dev/467

6wspjxnzoj.pages.dev/455

6wspjxnzoj.pages.dev/271

6wspjxnzoj.pages.dev/60